Mengomentari Tajuk Republika Hari ini: Hukum Jadi Penentu

Tajuk Republika Hari ini menulis:

Hukum Jadi Penentu

Masyarakat tampaknya sudah bosan dengan rapat paripurna DPR. Keriuhan anggota DPR melakukan interupsi membuat rapat menjadi berlarut-larut. Jejaring sosial mulai dari Facebook hingga Twitter berisi komentar masyarakat yang muak terhadap rapat para wakil rakyat ini. Belum lagi, manuver dan lobi-lobi yang dilakukan para politikus untuk memcngaruhi hasil pansus, membuat kita bcrtanya, apa yang sebenarnya terjadi di antara partai politik ini.

Kompromi politik yang berkembang begitu cepat, membuat kita cukup lelah mengikutinya. Mulai dari tiga opsi pilihan yang diajukan Panitia Khusus (pansus) Hak Angket sebelumnya yang mengerucut menjadi dua opsi. Kemudian, kembali lagi menjadi tiga opsi, di mana opsi terakhir adalah akumulasi dari dua opsi yang sudah ada.

Opsi pertama, menyatakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS) tidak bermasalah, karena dilakukan untuk mencegah krisis dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, opsi kedua adalah pemberian FPJP dan PMS bermasalah. Otoritas moneter dan fiskal dinilai melakukan penyimpangan kebijakan, karena penggelontoran dana tidak didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Dengan adanya tambahan opsi ketiga, yaitu penggabungan dua opsi, rapat paripurna yang diharapkan berlangsung eepat menjadi berlarut-larut. Timbul pertanyaan, apakah ini yang dinamakan dengan demokrasi?

Sekarang ini, masyarakat berharap banyak pada proses hukum untuk
menuntaskan skandal yang merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Proses awal yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengusut dan meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dengan kasus Century, memberikan harapan baru supaya kasus ini segera selesai. Mantan menteri BUMN, Sofyan Djalil, sudah dimintai keterangannya. Selain itu, sejumlah pejabat Bank Indonesia juga sudah dimintai keterangannya.

Kita berharap, pengusutan awal yang dilakukan KPK ini akan bersinergi dengan hasil rapat paripurna DPR. Dengan demikian, proses politik yang sudah terjadi akan berhenti di situ dan proses hukumlah yang akan mengakhirinya.

Hukumlah nanti yang akan memaparkan pelanggaran yang terjadi, tanpa harus ada kompromi ataupun pemufakatan. Melalui proses hukum, akan bisa diketahui, apakah benar proses bailout ini melanggar atau tidak, kemudian juga bisa terungkap siapa sebenarnya penerima dana dari ‘kenakalan’ manajemen Bank Century itu.

Dengan proses hukum yang dilakukan KPK ataupun lembaga-lembaga hukum lainnya, kita berharap skandal Century bisa selesai. Dan, kita bisa memetik pelajaran yang penting ke depan, supaya tidak lagi bermain-main dengan yang namanya uang negara.

Sudah saatnya pemerintah berkonsentrasi kembali untuk menstabilkan gonjang ganjing politik dan ekonomi, yang selama tiga bulan ini sempat naik turun. ■

Pelajaran yang bisa diambil:

    • Kalau dengan dalih demokrasi (atau pesta demokrasi), terus orang mengambil keputusan yang sudah nyata-nyata salah (alias haram), akibatnya yang rugi adalah masyarakat atau penduduk negara itu sendiri, meskipun ada kelompok minoritas yang mendapat keuntungan dari hasil pengambilan keputusan ini. Kalau dari tindakan ini Tuhan marah, maka kemarahan akan berlaku untuk semua orang baik orang itu Saleh maupun Salah.
      Kelemahan demokrasi adalah ternyata demokrasi itu buta terhadap benar atau salah. Kebenaran atau kesalahan akan kembali kepada ego/hawa nafsu dari masing-masing pihak yang menjalankan demokrasi. Siapa yang kuat baik dari sisi finansial, lobi-lobi, intrik-intri, dsb. akan menang dari dalam mengarahkan keputusan. Sementara itu keputusan yang diambil dari kaidah demokrasi, kebenarannya bisa jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral, agama, ketuhanan, spiritual, dan sejenisnya.
      Sepertinya kaidah demokrasi bisa dijalankan kalau orang-orang yang menjalankannya adalah orang-orang yang amanah, tahu benar salah, tahu budi pekerti, tidak mudah dipengaruhi oleh harta benda, tahta dan wanita, tidak mengedepankan syahwat perut dan bawah perut.
      Tapi kalau sebaliknya pelaku demokrasi adalah pemuja syahwat, harta benda, wanita, dan tahta, serta membolehkan segala cara untuk mencapai tujuan individu atau kelompok, maka demokrasi bisa dijadikan alat untuk memenuhi ini. Yang terjadi adalah kebenaran akan dilindas oleh kesalahan dan syahwat hawa nafsu.
      Demokrasi tidak boleh dijalankan untuk pengambilan keputusan antara keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Demokrasi bisa diterapkan kalau ada beberapa pilihan yang semuanya benar, terus ingin mengambil salah satu dari beberapa itu. Demokrasi tidak boleh dipakai untuk menghalalkan pelacuran, perjudian, tindakan korupsi, tindakan kejahatan, tindakan manipulasi, dan sejenisnya.
  • Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s